Penyelundupan Daging Sapi Ilegal Asal Malaysia Digagalkan – Jarrak POS
Connect with us

Berita

Penyelundupan Daging Sapi Ilegal Asal Malaysia Digagalkan

Sumber foto Digtara

Published

on

Jarrakposkalbar.com | Penyelundupan daging sapi ilegal asal Malaysia dengan berat 80 kilogram (kg) yang dikemas dalam empat kotak berhasil digagalkan Satgas Yonif 133/YS di jalur tikus daerah perbatasan kawasan perkebunan sawit Dusun Menteri Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 133/YS, Letkol Inf Hendra Cipta, SSos mengatakan praktik penyelundupan daging sapi ilegal ini berhasil digagalkan oleh personil yang melakukan pengendapan di jalur tikus perkebunan sawit Dusun Menteri.

Kabar ini pun diperoleh Dansatgas melalui laporan Dan SSK I, Lettu Arh Deny Cahyo Mustiko yang sebelumnya menerima laporan dari personel di lapangan, Sertu Bambang Sutrisno.

“Operasi pengendapan ini dilakukan pada Kamis, 30 Juli 2020 kemarin dengan dipimpin Danpos Antu, Letda Inf Eka Lindungan S Waruwu bersama Dansintel Satgas, Sertu Bambang Sutrisno, Bamin Log SSK I, Sertu Sriyanto, serta Danru Pos Mentari, Serda Gusti Gunawan,” ujar Dansatgas dalam keterangan resmi yang dikutip dari PenYon-133, Minggu (2/8/2020).

Dansatgas menuturkan personel yang melakukan pengendapan melihat tiga unit sepeda motor melintas dari arah Malaysia menuju wilayah Indonesia. Tiga unit sepeda motor yang dikendarai oleh Diman, Julis dan Daniel dihentikan.

“Dari barang bawaan ketiga pelaku, personel mendapati empat kotak berisi daging sapi yang tidak dilengkapi dokumen resmi. Kemudian ketiganya dibawa ke Pos Mentari untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Dansatgas.

Pemiliknya Seorang PNS

Dari hasil pemeriksaan, ketiganya mengaku hanya sebagai kurir yang diberi upah sebesar Rp200 ribu. Sedangkan pemilik daging sapi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Burhanudin, warga Desa Badau Kecamatan Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu.

Ketiganya juga menguraikan praktik penyelundupan. Yakni daging sapi di antar ke perbatasan RI-Malaysia, kemudian ketiga menjemput dan membawanya masuk ke dalam negeri melalui jalur tikus untuk diserahkan kepada Burhanudin.

Hasil pemeriksaan terhadap Burhanudin, kata Letkol Inf Hendra Cipta, diketahui bahwa 80 kg daging sapi itu hendak digunakannya untuk keperluan pesta pernikahan anaknya.

“Pengakuan pemilik daging bahwa daging bukan untuk dijual, tetapi buat pesta pernikahan anaknya. Begitupun, tetap mengamankan barang buktinya. Mereka juga telah berjanji tidak akan melakukan perbuatan ilegal seperti ini lagi,” tandasnya. 

Sumber: Digtara.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Polda Jawa Tengah Dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Tandatangani Keputusan Bersama Pengamanan dan Pengendalian Karhutla

Published

on

By

Semarang, Jarrakposkalbar.com – Polda Jawa Tengah bersama Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah laksanakan Rapat Koordinasi dan tandatangani Keputusan Bersama terkait pengamanan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Jawa Tengah pada musim kemarau Tahun 2020 ini.

Penandatanganan keputusan bersama antara Kapolda Jawa Tengah dengan Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah diselenggarakan di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, pada Rabu (05/08/2020) pukul 08.00 WIB.

Hadir pada Rapat Koordnasi (Rakor) tersebut anara lain: Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi, Wakapolda Jateng Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji, Kepala Perum Perhutani Jawa Tengah Endung Trihartaka, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kodam IV/Diponegoro diwakili Asops Kodam IV/Diponegoro, Kepala BPBD Prov Jateng, Kadin Lingkungan Hidup Prov Jateng, Kepala SAR Prov Jateng, Kepala BPPIHKL Prov Jateng, Para PJU Perum Perhutani Divreg Jateng, Para Pejabat Utama Polda Jateng, Kapolres/ta/tabes Satwil Jajaran Polda Jateng dan Kabagops Polres/ta/tabes Satwil Jajaran Polda Jateng.

Kepala Perum Perhutani Jawa Tengah Endung Trihartaka menyampaikan, Polda Jateng bersama Perum Perhutani dan Pemprov Jateng berusaha mencegah dan mengurangi adanya karhutla ini dengan melakukan perlindungan hutan yang terdiri dari perlindungan korosi karhutla dan juga perlindungan dari ulah manusia.

“Dalam dua tahun terakhir gangguan keamanan hutan yang disebabkan oleh ulah manusia justru mengalami penurunan yang signifikan, saat ini gangguan terbesar berasal dari daya alam, angin, bencana alam dan lain-lain,” kata Kepala Perum Perhutani Jawa Tengah

“Pada tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan mencapai 800 kali dan diharapkan tahun ini mengalami penurunan. Kawasan perhutani terbakar kurang lebih 3000 Ha dengan kejadian kurang lebih 800 kali kejadian kebaran, mudah-mudahan tahun ini terjadi penurunan yang signifikan,” terangnya

Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menegaskan, berdasarkan Instruksi dari Presiden terkait dengan karhutla, “Aparat harus bertindak tegas, Polri tidak ada toleransi terhadap adanya karhutla. Polri tidak bisa berdiri sendiri untuk menangani masalah tersebut, sehingga nantinya akan dibentuk unit kecil lengkap untuk penanganan karhutla,”

“Maka dari itu Rakor ini juga sekaligus diadakan untuk penandatanganan MoU antara Polda Jateng dan Perum Perhutani terkait dengan karhutla, meskipun memiliki tugas yang berbeda tetapi melalui MoU ini dapat membuat SOP dan juga cara bertindak yang sama agar dapat mencegah dan mengurangi adanya karhutla,” jelas Kapolda Jateng

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan, “Sebetulnya siapa yang memungkinkan menjadi penyebab kebakaran? Kalau dari alam sangat kecil tetapi ulah manusia sendiri. Ini yang harus diantisipasi dan dikontrol.” Kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Dengan adanya rapat koordinasi ini diharapkan Polri bersama Perum Perhutani kedepannya dapat mencegah dan mengurangi adanya kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat terciptanya lingkungan yang sehat, ekosistem yang terjaga dan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya Jawa Tengah dapat menjaga kelestarian hutan bersama dengan Polri, Perum Perhutani dan juga Pemerintah.” pungkas Ganjar.

Editor: GR

Continue Reading

Berita

Pilkada Serentak akan Berlangsung Pada 9 Desember 2020 Harus Memenuhi Dua Hal.

Published

on

By

Jakarta, Jarrakposkalbar.com | Pilkada serentak akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang, dimana harus memenuhi dua hal yaitu.

Pertama, harus berjalan secara demokratis, luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur, adil).

Kedua, di tengah situasi pandemi seperti saat ini, keselamatan dan keamanan dari Covid-19 harus menjadi perhatian utama. Penerapan protokol kesehatan harus diterapkan secara konsisten untuk mencegah munculnya klaster penularan baru saat Pilkada serentak berlangsung.

Selain itu, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini dapat menjadi sebuah momentum baru untuk melahirkan sekaligus menampilkan cara-cara dan terobosan baru dalam pelaksanaan Pilkada, baik dari sisi penyelenggara maupun pesertanya.

Editor: GR

Continue Reading

Berita

PENDERITA COVID-19 TERUS MENINGKAT, SATGAS KOMUNIKASI MENDESAK DIBENTUK

Published

on

By

Jakarta, Jarrakposkalbar.com | Sampai saat ini belum ada tanda-tanda menurunnya penderita Covid-19 di tanah air, sekalipun sudah ada dua orang juru bicara Covid-19 yang diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat mentaati semua protokol kesehatan terkait dengan Covid-19.

Berbagai media massa memuat data penderita Covid-19 cenderung meningkat dari hari-ke hari. Lalu, apa yang kurang dalam penanganan Covid-19 di negeri ini?

Dari aspek medis, penularan Covid-19 terjadi dari manusia ke manusia. Karena itu, peningkatan jumlah penderita Covid-19 tersebut diakibatkan tidak sedikit masyarakat belum memiliki kesadaran memadai dan sikap mendukung serta perilaku mentaati semua protokol kesahatan penanganan Covid-19 secara ketat.

Ketidaktaatan sebagian masyarakat tersebut, baik di zona keramaian maupun di tempat kerja, menurut hemat saya, sebagai bukti bahwa manajemen komunikasi pemerintah penanganan Covid-19 belum tertangani swcara serius karena tidak tereksekusi berkelanjutan, belum tersistematis, dan juga tidak terdefusi masif di tengah masyarakat.

Sepanjang pengelolaan komunikasi seperti yang sedang terjadi saat ini, dengan asumsi belum ditemukan vaksin Covid-19, saya mencoba mengemukakan proposisi bahwa jumlah penderita Covid-19 akan terus bertambah, bukan menurun. Ini sangat berpotensi menjadi ancaman serius bagi negeri ini kedepan.

Untutk itu, saya menyarankan kepada Presiden agar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi yang dipimpin oleh Airlangga Hartoto, sebaiknya tidak hanya terdiri dua satgas tetapi harus menjadi tiga yaitu: (1) Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, (2) Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, dan yang tak kalah pentingnya (3) Satgas Komunikasi dengan tupoksi utamanya menggerakkan kemadirian setiap WNI menghadapi/’bersahabat” dengan Covid-19.

Atau Satgas Komunikasi ini, tidak ada salahnya berada langsung di bawah Presiden. Sebab, di era kehidupan baru (new normal), bidang kerja komunikasi sangat penting dan strategis.

Satgas Komunikasi tersebut membuat strategi komunikasi dan program yang terukur dalam rangka menumbuhkan memelihara kesadaran yang tinggi, menciptakan sikap mendukung dan melakukan semua protokol kesahatan penanganan Covid-19 secara mandiri bagi setisp individu di tengah masyarakat.

Salam,
Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner

Continue Reading

Trending