Dengan Tertangkapnya Djoko Tjandra, DPR Minta Jokowi Buru Harun Masiku – Jarrak POS
Connect with us

Berita

Dengan Tertangkapnya Djoko Tjandra, DPR Minta Jokowi Buru Harun Masiku

Published

on

Jakarta, Jarrakposkalbar.com | Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, meminta kepada Presiden Jokowi memerintahkan kepolisian menangkap buron tersangka kasus korupsi penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024, Harun Masiku.

Didik melontarkan permintaan ini dalam rangka merespons keberhasilan polisi menangkap buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, di luar negeri.

“Mestinya presiden harus mempunyai politicall will yang kuat dan memerintahkan para aparatnya agar para buron yang lain, termasuk Harun Masiku, bisa tertangkap,” kata Didik dalam keterangan resminya, Jumat (31/7).

Harun bersama tiga orang lainnya telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 9 Januari lalu. Ketiga orang itu adalah eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, kader PDIP Saeful Bahri, dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.

Harun diduga memberi suap kepada Wahyu agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR, tapi meninggal dunia.

Kasus ini terbongkar dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 8 Januari lalu. Namun, Harun saat itu tak ikut tertangkap. KPK hanya menangkap Wahyu Setiawan dan tujuh orang lainnya.

Didik pun berharap Polri bisa segara menangkap buronan lain. Ia meyakini Polri punya kemampuan untuk bisa menangkap para buronan tersebut.

“Tidak harus dengan political will Presiden,” kata Didik.

Selain itu, Didik juga berharap pemerintah bisa menggali keterangan dari Djoko Tjandra tentang kerusakan aparat hukum dan kelembagaan hukum di Indonesia selama ini.

Isu ini dapat tergali lebih dalam mengingat pelbagai sarana kelembagaan dan aparat hukum bisa dikendalikan oleh Djoko untuk melakukan tindak kejahatan.

Didik mengimbau pemerintah dan institusi penegak hukum segera melakukan pembenahan dan perbaikan, baik dari sisi sistem, aparat, dan sarananya. 

Pelarian Djoko Tjandra sendiri berujung pada pencopotan beberapa aparat penegak hukum. Beberapa perwira Polri dan jaksa dicopot dari jabatannya karena dianggap membantu pelarian Djoko ke luar negeri.

“Kalau perlu lakukan audit untuk menemukan kerusakannya agar tidak akan terulang lagi di kemudian hari,” kata Didik.

Terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, menilai Polri seharusnya bisa menangkap buronan kelas ‘kakap’ lainnya usai Djoko Tjandra.

“Polri sudah membuktikan telah menangkap buron kakap dan karenanya buron lain pun bisa dilakukan oleh Polri,” kata Sudding dalam keterangan resminya.

Sudding juga mengapresiasi kinerja Polri yang berhasil menangkap Djoko Tjandra. Menurut Sudding, penangkapan ini tidak mudah karena Djoko telah memiliki status warga negara Papua Nugini.

“Dan karenanya dengan profesionalisme Polri mampu menjawab keraguan publik selama ini,” kata Sudding.

Kepolisian berhasil menangkap Djoko Tjandra di Malaysia pada Kamis (31/7). Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit mengatakan bahwa ada kerja sama antara Polri dengan Kepolisian Malaysia hingga Djoko Tjandra berhasil ditangkap.

Listyo menceritakan bahwa awalnya Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan untuk mencari Djoko Tjandra. Kemudian, Polri mencari informasi keberadaan buronan tersebut di Malaysia hingga berhasil ditangkap dan dibawa pulang ke Indonesia.

“Kapolri kirim surat ke kepolisian Diraja Malaysia kita bersama melakukan kegiatan upaya pencarian. Dari pencarian tersebut, kami mendapat informasi yang bersangkutan ada di Malaysia dan menindaklanjuti dengan kegiatan police to police,” katanya.

Sumber: Didik Mukrianto
Editor: GR

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Polda Jawa Tengah Dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Tandatangani Keputusan Bersama Pengamanan dan Pengendalian Karhutla

Published

on

By

Semarang, Jarrakposkalbar.com – Polda Jawa Tengah bersama Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah laksanakan Rapat Koordinasi dan tandatangani Keputusan Bersama terkait pengamanan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Jawa Tengah pada musim kemarau Tahun 2020 ini.

Penandatanganan keputusan bersama antara Kapolda Jawa Tengah dengan Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah diselenggarakan di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, pada Rabu (05/08/2020) pukul 08.00 WIB.

Hadir pada Rapat Koordnasi (Rakor) tersebut anara lain: Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi, Wakapolda Jateng Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji, Kepala Perum Perhutani Jawa Tengah Endung Trihartaka, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kodam IV/Diponegoro diwakili Asops Kodam IV/Diponegoro, Kepala BPBD Prov Jateng, Kadin Lingkungan Hidup Prov Jateng, Kepala SAR Prov Jateng, Kepala BPPIHKL Prov Jateng, Para PJU Perum Perhutani Divreg Jateng, Para Pejabat Utama Polda Jateng, Kapolres/ta/tabes Satwil Jajaran Polda Jateng dan Kabagops Polres/ta/tabes Satwil Jajaran Polda Jateng.

Kepala Perum Perhutani Jawa Tengah Endung Trihartaka menyampaikan, Polda Jateng bersama Perum Perhutani dan Pemprov Jateng berusaha mencegah dan mengurangi adanya karhutla ini dengan melakukan perlindungan hutan yang terdiri dari perlindungan korosi karhutla dan juga perlindungan dari ulah manusia.

“Dalam dua tahun terakhir gangguan keamanan hutan yang disebabkan oleh ulah manusia justru mengalami penurunan yang signifikan, saat ini gangguan terbesar berasal dari daya alam, angin, bencana alam dan lain-lain,” kata Kepala Perum Perhutani Jawa Tengah

“Pada tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan mencapai 800 kali dan diharapkan tahun ini mengalami penurunan. Kawasan perhutani terbakar kurang lebih 3000 Ha dengan kejadian kurang lebih 800 kali kejadian kebaran, mudah-mudahan tahun ini terjadi penurunan yang signifikan,” terangnya

Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menegaskan, berdasarkan Instruksi dari Presiden terkait dengan karhutla, “Aparat harus bertindak tegas, Polri tidak ada toleransi terhadap adanya karhutla. Polri tidak bisa berdiri sendiri untuk menangani masalah tersebut, sehingga nantinya akan dibentuk unit kecil lengkap untuk penanganan karhutla,”

“Maka dari itu Rakor ini juga sekaligus diadakan untuk penandatanganan MoU antara Polda Jateng dan Perum Perhutani terkait dengan karhutla, meskipun memiliki tugas yang berbeda tetapi melalui MoU ini dapat membuat SOP dan juga cara bertindak yang sama agar dapat mencegah dan mengurangi adanya karhutla,” jelas Kapolda Jateng

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan, “Sebetulnya siapa yang memungkinkan menjadi penyebab kebakaran? Kalau dari alam sangat kecil tetapi ulah manusia sendiri. Ini yang harus diantisipasi dan dikontrol.” Kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Dengan adanya rapat koordinasi ini diharapkan Polri bersama Perum Perhutani kedepannya dapat mencegah dan mengurangi adanya kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat terciptanya lingkungan yang sehat, ekosistem yang terjaga dan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya Jawa Tengah dapat menjaga kelestarian hutan bersama dengan Polri, Perum Perhutani dan juga Pemerintah.” pungkas Ganjar.

Editor: GR

Continue Reading

Berita

Pilkada Serentak akan Berlangsung Pada 9 Desember 2020 Harus Memenuhi Dua Hal.

Published

on

By

Jakarta, Jarrakposkalbar.com | Pilkada serentak akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang, dimana harus memenuhi dua hal yaitu.

Pertama, harus berjalan secara demokratis, luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur, adil).

Kedua, di tengah situasi pandemi seperti saat ini, keselamatan dan keamanan dari Covid-19 harus menjadi perhatian utama. Penerapan protokol kesehatan harus diterapkan secara konsisten untuk mencegah munculnya klaster penularan baru saat Pilkada serentak berlangsung.

Selain itu, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini dapat menjadi sebuah momentum baru untuk melahirkan sekaligus menampilkan cara-cara dan terobosan baru dalam pelaksanaan Pilkada, baik dari sisi penyelenggara maupun pesertanya.

Editor: GR

Continue Reading

Berita

PENDERITA COVID-19 TERUS MENINGKAT, SATGAS KOMUNIKASI MENDESAK DIBENTUK

Published

on

By

Jakarta, Jarrakposkalbar.com | Sampai saat ini belum ada tanda-tanda menurunnya penderita Covid-19 di tanah air, sekalipun sudah ada dua orang juru bicara Covid-19 yang diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat mentaati semua protokol kesehatan terkait dengan Covid-19.

Berbagai media massa memuat data penderita Covid-19 cenderung meningkat dari hari-ke hari. Lalu, apa yang kurang dalam penanganan Covid-19 di negeri ini?

Dari aspek medis, penularan Covid-19 terjadi dari manusia ke manusia. Karena itu, peningkatan jumlah penderita Covid-19 tersebut diakibatkan tidak sedikit masyarakat belum memiliki kesadaran memadai dan sikap mendukung serta perilaku mentaati semua protokol kesahatan penanganan Covid-19 secara ketat.

Ketidaktaatan sebagian masyarakat tersebut, baik di zona keramaian maupun di tempat kerja, menurut hemat saya, sebagai bukti bahwa manajemen komunikasi pemerintah penanganan Covid-19 belum tertangani swcara serius karena tidak tereksekusi berkelanjutan, belum tersistematis, dan juga tidak terdefusi masif di tengah masyarakat.

Sepanjang pengelolaan komunikasi seperti yang sedang terjadi saat ini, dengan asumsi belum ditemukan vaksin Covid-19, saya mencoba mengemukakan proposisi bahwa jumlah penderita Covid-19 akan terus bertambah, bukan menurun. Ini sangat berpotensi menjadi ancaman serius bagi negeri ini kedepan.

Untutk itu, saya menyarankan kepada Presiden agar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi yang dipimpin oleh Airlangga Hartoto, sebaiknya tidak hanya terdiri dua satgas tetapi harus menjadi tiga yaitu: (1) Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, (2) Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, dan yang tak kalah pentingnya (3) Satgas Komunikasi dengan tupoksi utamanya menggerakkan kemadirian setiap WNI menghadapi/’bersahabat” dengan Covid-19.

Atau Satgas Komunikasi ini, tidak ada salahnya berada langsung di bawah Presiden. Sebab, di era kehidupan baru (new normal), bidang kerja komunikasi sangat penting dan strategis.

Satgas Komunikasi tersebut membuat strategi komunikasi dan program yang terukur dalam rangka menumbuhkan memelihara kesadaran yang tinggi, menciptakan sikap mendukung dan melakukan semua protokol kesahatan penanganan Covid-19 secara mandiri bagi setisp individu di tengah masyarakat.

Salam,
Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner

Continue Reading

Trending