Republik Lanfang, Republik Pertama di Nusantara – Jarrak POS
Connect with us

Berita

Republik Lanfang, Republik Pertama di Nusantara

Published

on

Jarrakposkalbar.com | Gelombang imigran Cina menerpa Kalimantan Barat pada pertengahan abad ke-18 itu. Mereka didatangkan oleh Kesultanan Mempawah dan Sambas untuk dipekerjakan di tambang-tambang emas dan timah yang banyak terdapat di kawasan tersebut. Nantinya, kaum pendatang ini bersatu dan membentuk republik pertama di Nusantara, bernama Republik Lanfang.

Yang pertama kali mendatangkan pekerja dari Cina adalah Kesultanan Mempawah pada 1740. Semula, Mempawah adalah kerajaan Dayak dan sempat akrab dengan Majapahit sebelum berganti menjadi kesultanan Melayu seiring masuknya agama Islam. Wilayah Mempawah terletak antara Pontianak dan Sambas, berjajar dalam satu garis pantai di Selat Karimata.

Tahun 1750, Kesultanan Sambas menerapkan kebijakan serupa, yakni menghadirkan orang-orang Cina. Saat itu, banyak ditemukan tambang emas baru di kawasan tersebut sehingga dibutuhkan pekerja dalam jumlah besar (Timothy Lindsey, et.al., Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting, 2005:105).

Dari Kongsi Menjadi Otonomi

Populasi masyarakat Cina di Kalimantan Barat berkembang pesat. Jumlahnya mencapai ribuan orang yang membengkak menjadi puluhan ribu pada sekitar tahun 1767. Kehadiran kaum imigran dari Cina di Borneo itu pun menjadi bagian dari sejarah perdagangan dan politik Asia kala itu (Sejarah dan Masyarakat Cina di Kalimantan Barat, 1981).

Saking banyaknya, orang-orang Cina tersebut membentuk kelompok atau kongsi dagang berdasarkan wilayah pertambangannya. Masyarakat Cina di dalam area kongsi –yang sebenarnya lebih mirip perkampungan– itu menjalani kehidupan seperti di negeri asal mereka, yakni menerapkan tradisi Cina dalam kehidupan sehari-harinya (Hidayat Zenal Mutakin, Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia, 1993:75).

Semula, kongsi-kongsi itu berjumlah 8 kelompok, kemudian bertambah hingga menjadi 14 kongsi. Mereka berada di bawah naungan Kesultanan Sambas maupun Mempawah, namun diberi keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam hal pengangkatan pemimpin. Dari sinilah benih-benih republik itu mulai terbentuk.

Baik Kesultanan Sambas maupun Mempawah tidak mempersoalkan bagaimana cara para imigran dari Cina itu mengatur diri mereka sendiri, juga tidak menerapkan macam-macam aturan dalam pekerjaan mereka, yakni menambang emas. Pihak kesultanan hanya meminta masing-masing kongsi itu menyetor 1 kilogram emas tiap bulannya.
Pembangkangan Kaum Imigran
Memasuki tahun 1770, kongsi-kongsi masyarakat Cina yang jumlahnya telah bertambah menjadi 10 kelompok mulai melakukan aksi pembangkangan. Mereka menolak menyerahkan 1 kilogram emas per bulan kepada kesultanan, dan hanya bersedia menyetor separuh saja dari kesepakatan sebelumnya (Abang Ishar, Sejarah Kesultanan Melayu Sanggau, 2016:85).

Keberanian orang-orang Cina melakukan perlawanan salah satunya disebabkan karena kehidupan ekonomi mereka yang sudah lebih mapan ketimbang rata-rata orang Melayu maupun Dayak. Kaum pendatang ini pada akhirnya benar-benar terlibat peperangan dengan warga lokal dan menewaskan sejumlah pejabat kesultanan dari Suku Dayak.

Insiden ini membuat pihak kesultanan habis kesabaran, terutama Sambas. Pemimpin Sambas saat itu, yakni Sultan Umar Aqamaddin II, kemudian mengirimkan pasukan untuk membasmi aksi pemberontakan tersebut. Terjadi pertempuran dalam skala kecil selama 8 hari sebelum akhirnya kelompok-kelompok imigran Cina tersebut menyerah karena merasa kalah kuat.

Sultan Sambas ternyata tidak menjatuhkan hukuman berat kepada orang-orang Cina yang sebenarnya telah terbukti membangkang itu. Mereka diperbolehkan kembali bekerja di pertambangan seperti biasa namun tetap harus menyetor upeti sebanyak 1 kilogram emas saban bulannya kepada kesultanan (M.D. La Ode, Politik Tiga Wajah, 2013:105).

Hingga tahun 1776, jumlah kongsi masyarakat Cina yang ada di Kalimantan Barat sudah bertambah menjadi 14 kelompok. Dari 14 kongsi itu, 12 kelompok di antaranya berada di wilayah Kesultanan Sambas dengan pusatnya di Montraduk. Sedangkan 2 kongsi lainnya ada di wilayah Kesultanan Mempawah dan berpusat di Mandor. Jumlah orang-orang Cina sendiri sudah lebih dari 20 ribu orang pada 1770.

Ke-14 kongsi tersebut kemudian membentuk aliansi dalam satu organisasi bernama Hee Soon pada 1777. Tujuannya untuk memperkuat persatuan sekaligus meminimalisir terjadinya polemik antar-kongsi seperti yang pernah terjadi pada 1774 (Bingling Yuan, Chinese Democracies: A Study of the Kongsis of West Borneo 1776-1884, 2000:329). Terbentuknya Hee Soon inilah yang menjadi embrio berdirinya Republik Lanfang.

Bersatu dalam Republik

Penggagas dibentuknya wadah persatuan bagi kumpulan masyarakat Cina di Kalimantan Barat adalah Lo Fang Pak yang baru tiba di Sambas pada 1775 atau tidak lama setelah konflik sesama kongsi Cina berakhir. Lo Fang Pak memiliki hubungan yang baik dengan Dinasti Qing di Cina, ia berkeinginan agar kaum perantauan di Borneo bersatu dan tidak terpecah-belah satu sama lain.

Berdirinya Kesultanan Pontianak pada 1778 membuka peluang bagi kongsi-kongsi Cina untuk mendapat perlindungan jika sewaktu-waktu mereka bermasalah lagi dengan Sambas, Mempawah, maupun pihak-pihak lain. Terlebih lagi, posisi Pontianak lebih kuat karena didukung VOC/Belanda. Lo Fang Pak yang piawai dalam hal diplomasi pun berhasil menjalin kedekatan dengan Sultan Pontianak, Syarif Abdurrahman Al Qadri.

Intuisi Lo Fang Pak ternyata tepat. Pada 1789, Kesultanan Pontianak dengan bantuan Belanda berhasil merebut wilayah Kesultanan Mempawah. Hee Soon yang dipimpin Lo Fang Pak turut mendukung penyerangan ini. Alhasil, sejak tahun 1793, Sultan Pontianak memberikan kewenangan yang lebih luas lagi kepada Lo Fang Pak untuk mengelola kongsi-kongsi Cina yang berada di bawah pengelolaannya.

Republik Lanfang pun dideklarasikan meskipun masih bernaung di bawah Kesultanan Pontianak dan sebagian lagi berada di wilayah Kesultanan Sambas. Lo Fang Pak terpilih sebagai presiden dalam pemilihan umum (pemilu) pertama (Sinergi Indonesia, Masalah 34-39, 2006).

Status Republik Lanfang memang seperti negara yang berdiri di dalam wilayah negara lain. Namun, republik pertama di Nusantara ini memperoleh kewenangan yang sangat luas untuk mengelola wilayah dan rakyatnya sendiri. Pemerintah Republik Lanfang hanya harus membayar upeti bulanan kepada dua Kesultanan Pontianak dan Sambas. Republik Lanfang juga mendapat pengakuan dari Dinasti Qing di Cina dan secara rutin mengirimkan upeti ke negeri asal mereka itu.

Republik yang merupakan penyatuan dari 14 kongsi Cina ini punya undang-undang sendiri untuk mengatur berbagai aspek kehidupan rakyatnya, dari tata negara, hukum, ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor penting lainnya. Layaknya sebuah negara, Republik Lanfang telah dilengkapi dengan dewan pemerintahan, pengadilan, penjara, bahkan pasukan bersenjata (M.D. La Ode, Etnis Cina Indonesia dalam Politik, 2012:229).

Runtuhnya Republik Lanfang

Perjalanan riwayat Republik Lanfang di Kalimantan Barat berlangsung cukup lama, hingga 107 tahun. Dalam kurun waktu selama itu dengan segala dinamikanya termasuk berpolemik dengan orang-orang Dayak, Kesultanan Landak, juga Mempawah, hingga mengekspansi tambang emas di wilayah lain, Republik Lanfang telah dipimpin oleh 13 presiden yang dipilih langsung oleh rakyatnya melalui pemilihan umum.

Sinyal kemunduran Republik Lanfang mulai terlihat memasuki tahun 1880 seiring dengan semakin kuatnya pengaruh Belanda di Borneo, termasuk Kalimantan Barat. Presiden Republik Lanfang saat itu terpaksa meneken perjanjian di Batavia. Dengan demikian, Republik Lanfang berada di bawah kendali Belanda.

Beberapa kongsi di Republik Lanfang yang tidak sepakat dengan perjanjian itu kemudian menyerang Belanda. Perlawanan ini berakibat fatal. Belanda menggempur Republik Lanfang dan berhasil ditaklukkan pada 1884. Presiden terakhir, Liu Ah Sin, tewas yang membuat Republik Lanfang mengalami kehancuran total (Hari Poerwanto, Orang Cina Khek dari Singkawang, 2005:137),

Rakyat Republik Lanfang yang lolos dari serbuan Belanda beramai-ramai menyelamatkan diri dengan mengungsi ke pulau-pulau seberang. Sebagian orang Cina pelarian dari Republik Lanfang ini kemudian membangun kehidupan baru di suatu wilayah yang nantinya dikenal dengan nama Singapura.

Sumber : tirto

Editor: GR

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Polda Jawa Tengah Dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Tandatangani Keputusan Bersama Pengamanan dan Pengendalian Karhutla

Published

on

By

Semarang, Jarrakposkalbar.com – Polda Jawa Tengah bersama Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah laksanakan Rapat Koordinasi dan tandatangani Keputusan Bersama terkait pengamanan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Jawa Tengah pada musim kemarau Tahun 2020 ini.

Penandatanganan keputusan bersama antara Kapolda Jawa Tengah dengan Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah diselenggarakan di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, pada Rabu (05/08/2020) pukul 08.00 WIB.

Hadir pada Rapat Koordnasi (Rakor) tersebut anara lain: Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi, Wakapolda Jateng Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji, Kepala Perum Perhutani Jawa Tengah Endung Trihartaka, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kodam IV/Diponegoro diwakili Asops Kodam IV/Diponegoro, Kepala BPBD Prov Jateng, Kadin Lingkungan Hidup Prov Jateng, Kepala SAR Prov Jateng, Kepala BPPIHKL Prov Jateng, Para PJU Perum Perhutani Divreg Jateng, Para Pejabat Utama Polda Jateng, Kapolres/ta/tabes Satwil Jajaran Polda Jateng dan Kabagops Polres/ta/tabes Satwil Jajaran Polda Jateng.

Kepala Perum Perhutani Jawa Tengah Endung Trihartaka menyampaikan, Polda Jateng bersama Perum Perhutani dan Pemprov Jateng berusaha mencegah dan mengurangi adanya karhutla ini dengan melakukan perlindungan hutan yang terdiri dari perlindungan korosi karhutla dan juga perlindungan dari ulah manusia.

“Dalam dua tahun terakhir gangguan keamanan hutan yang disebabkan oleh ulah manusia justru mengalami penurunan yang signifikan, saat ini gangguan terbesar berasal dari daya alam, angin, bencana alam dan lain-lain,” kata Kepala Perum Perhutani Jawa Tengah

“Pada tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan mencapai 800 kali dan diharapkan tahun ini mengalami penurunan. Kawasan perhutani terbakar kurang lebih 3000 Ha dengan kejadian kurang lebih 800 kali kejadian kebaran, mudah-mudahan tahun ini terjadi penurunan yang signifikan,” terangnya

Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menegaskan, berdasarkan Instruksi dari Presiden terkait dengan karhutla, “Aparat harus bertindak tegas, Polri tidak ada toleransi terhadap adanya karhutla. Polri tidak bisa berdiri sendiri untuk menangani masalah tersebut, sehingga nantinya akan dibentuk unit kecil lengkap untuk penanganan karhutla,”

“Maka dari itu Rakor ini juga sekaligus diadakan untuk penandatanganan MoU antara Polda Jateng dan Perum Perhutani terkait dengan karhutla, meskipun memiliki tugas yang berbeda tetapi melalui MoU ini dapat membuat SOP dan juga cara bertindak yang sama agar dapat mencegah dan mengurangi adanya karhutla,” jelas Kapolda Jateng

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan, “Sebetulnya siapa yang memungkinkan menjadi penyebab kebakaran? Kalau dari alam sangat kecil tetapi ulah manusia sendiri. Ini yang harus diantisipasi dan dikontrol.” Kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Dengan adanya rapat koordinasi ini diharapkan Polri bersama Perum Perhutani kedepannya dapat mencegah dan mengurangi adanya kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat terciptanya lingkungan yang sehat, ekosistem yang terjaga dan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya Jawa Tengah dapat menjaga kelestarian hutan bersama dengan Polri, Perum Perhutani dan juga Pemerintah.” pungkas Ganjar.

Editor: GR

Continue Reading

Berita

Pilkada Serentak akan Berlangsung Pada 9 Desember 2020 Harus Memenuhi Dua Hal.

Published

on

By

Jakarta, Jarrakposkalbar.com | Pilkada serentak akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang, dimana harus memenuhi dua hal yaitu.

Pertama, harus berjalan secara demokratis, luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur, adil).

Kedua, di tengah situasi pandemi seperti saat ini, keselamatan dan keamanan dari Covid-19 harus menjadi perhatian utama. Penerapan protokol kesehatan harus diterapkan secara konsisten untuk mencegah munculnya klaster penularan baru saat Pilkada serentak berlangsung.

Selain itu, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini dapat menjadi sebuah momentum baru untuk melahirkan sekaligus menampilkan cara-cara dan terobosan baru dalam pelaksanaan Pilkada, baik dari sisi penyelenggara maupun pesertanya.

Editor: GR

Continue Reading

Berita

PENDERITA COVID-19 TERUS MENINGKAT, SATGAS KOMUNIKASI MENDESAK DIBENTUK

Published

on

By

Jakarta, Jarrakposkalbar.com | Sampai saat ini belum ada tanda-tanda menurunnya penderita Covid-19 di tanah air, sekalipun sudah ada dua orang juru bicara Covid-19 yang diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat mentaati semua protokol kesehatan terkait dengan Covid-19.

Berbagai media massa memuat data penderita Covid-19 cenderung meningkat dari hari-ke hari. Lalu, apa yang kurang dalam penanganan Covid-19 di negeri ini?

Dari aspek medis, penularan Covid-19 terjadi dari manusia ke manusia. Karena itu, peningkatan jumlah penderita Covid-19 tersebut diakibatkan tidak sedikit masyarakat belum memiliki kesadaran memadai dan sikap mendukung serta perilaku mentaati semua protokol kesahatan penanganan Covid-19 secara ketat.

Ketidaktaatan sebagian masyarakat tersebut, baik di zona keramaian maupun di tempat kerja, menurut hemat saya, sebagai bukti bahwa manajemen komunikasi pemerintah penanganan Covid-19 belum tertangani swcara serius karena tidak tereksekusi berkelanjutan, belum tersistematis, dan juga tidak terdefusi masif di tengah masyarakat.

Sepanjang pengelolaan komunikasi seperti yang sedang terjadi saat ini, dengan asumsi belum ditemukan vaksin Covid-19, saya mencoba mengemukakan proposisi bahwa jumlah penderita Covid-19 akan terus bertambah, bukan menurun. Ini sangat berpotensi menjadi ancaman serius bagi negeri ini kedepan.

Untutk itu, saya menyarankan kepada Presiden agar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi yang dipimpin oleh Airlangga Hartoto, sebaiknya tidak hanya terdiri dua satgas tetapi harus menjadi tiga yaitu: (1) Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, (2) Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, dan yang tak kalah pentingnya (3) Satgas Komunikasi dengan tupoksi utamanya menggerakkan kemadirian setiap WNI menghadapi/’bersahabat” dengan Covid-19.

Atau Satgas Komunikasi ini, tidak ada salahnya berada langsung di bawah Presiden. Sebab, di era kehidupan baru (new normal), bidang kerja komunikasi sangat penting dan strategis.

Satgas Komunikasi tersebut membuat strategi komunikasi dan program yang terukur dalam rangka menumbuhkan memelihara kesadaran yang tinggi, menciptakan sikap mendukung dan melakukan semua protokol kesahatan penanganan Covid-19 secara mandiri bagi setisp individu di tengah masyarakat.

Salam,
Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner

Continue Reading

Trending