Wakil Ketua Legislasi DPR Rieke Diah, Omnibus Law Solusi Persoalan Covid-19 – Jarrak POS
Connect with us

Berita

Wakil Ketua Legislasi DPR Rieke Diah, Omnibus Law Solusi Persoalan Covid-19

Published

on

Jakarta, Jarrakposkalbar.com | Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Rieke Diah Pitaloka meyakini Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat menjadi solusi persoalan nasional yang lahir akibat Covid-19. 

Dimana wacana RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut Rieke sampaikan dalam webinar Omnibus Law bertemakan “RUU Cipta Kerja Klaster Perizinan dan Investasi Daeeah” yang berlangsung secara daring, Rabu, tanggal 17 Juni 2020. 

“Yang tidak baik dari draf itu tentu ditinggalkan. Akan tetapi, yang baik diperkuat”.

Dia melanjutkan, keberadaan kepala daerah menjadi penting dalam penyusunan RUU Cipta Kerja ini. Sebab, program pemerintah tidak akan pernah bisa berjalan tanpa dukungan kepala daerah. 

“Program pemerintah tidak akan pernah bisa berjalan jika tidak melibatkan secara aktif, secara transparan, pemerintah daerah di seluruh indonesia, termasuk dalam penyusunan RUU Cipta Kerja,” katanya.

Dimana disampaikannya lantaran hal tersebut akan menjadi konten-konten substansi dari RUU Cipta Kerja. Namun, kata Rieke, jangan dahulu khawatir karena DPR masih membuka ruang diskusi yang lebar dalam pembahasan draf awal RUU Cipta Kerja yang diinisiasi oleh pemerintah. 

“Yang namanya draf awal, baik itu yang disusun oleh DPR maupun pemerintah sebagai inisiator, bukan berarti barang yang begitu saja diputuskan disetujui. Masih ada ruang pembahasan,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Lebih lanjut Rieke mengatakan dalam hal ini Baleg DPR sudah melakukan rapat dengar pendapat bersama berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dengan klaster-klaster yang ada dalam RUU Cipta Kerja, termasuk Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) untuk menguatkan draf awal yang disusun oleh pemerintah. 

“Yang tidak baik dari draf itu tentu ditinggalkan. Akan tetapi, yang baik diperkuat dengan masukan dari himpunan pengusaha pribumi Indonesia terkait dengan klaster usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ungkap Rieke.

Disisi lain dimana sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Azwar Anas berharap RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR, bisa menjawab kesulitan-kesulitan yang dialami khususnya oleh pemerintah daerah di Indonesia pascapandemi Covid-19.

Laporan dari sejumlah pemerintah daerah, kata Azwar Anas, sebagian daerah mengalami kesulitan yang luar biasa akibat pandemi virus corona. 

“Seandainya pada bulan Agustus sampai September, tidak bisa lagi membayar gaji sisa harian lepas, tunjangan hari raya (THR), atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ada beberapa daerah, melapor kepada saya, sudah tidak bisa membayar listrik pada bulan Agustus. Banyak daerah juga mengalami defisit yang cukup berat,” katanya. 

Anas berharap situasi ke depan tidak lagi memburuk karena RUU Omnibus Lawa Cipta Kerja menurutnya memberikan harapan baru bagi daerah. “Ada komitmen bagi negara dan masyarakat Indonesia semua untuk memberikan ‘karpet merah’ bagi investasi di satu sisi, dan lapangan kerja yang tumbuh di sisi yang lain,” kata Bupati Banyuwangi itu.

Editor: GR
Wartawan: Effendi



Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Polda Jawa Tengah Dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Tandatangani Keputusan Bersama Pengamanan dan Pengendalian Karhutla

Published

on

By

Semarang, Jarrakposkalbar.com – Polda Jawa Tengah bersama Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah laksanakan Rapat Koordinasi dan tandatangani Keputusan Bersama terkait pengamanan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Jawa Tengah pada musim kemarau Tahun 2020 ini.

Penandatanganan keputusan bersama antara Kapolda Jawa Tengah dengan Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah diselenggarakan di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, pada Rabu (05/08/2020) pukul 08.00 WIB.

Hadir pada Rapat Koordnasi (Rakor) tersebut anara lain: Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi, Wakapolda Jateng Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji, Kepala Perum Perhutani Jawa Tengah Endung Trihartaka, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kodam IV/Diponegoro diwakili Asops Kodam IV/Diponegoro, Kepala BPBD Prov Jateng, Kadin Lingkungan Hidup Prov Jateng, Kepala SAR Prov Jateng, Kepala BPPIHKL Prov Jateng, Para PJU Perum Perhutani Divreg Jateng, Para Pejabat Utama Polda Jateng, Kapolres/ta/tabes Satwil Jajaran Polda Jateng dan Kabagops Polres/ta/tabes Satwil Jajaran Polda Jateng.

Kepala Perum Perhutani Jawa Tengah Endung Trihartaka menyampaikan, Polda Jateng bersama Perum Perhutani dan Pemprov Jateng berusaha mencegah dan mengurangi adanya karhutla ini dengan melakukan perlindungan hutan yang terdiri dari perlindungan korosi karhutla dan juga perlindungan dari ulah manusia.

“Dalam dua tahun terakhir gangguan keamanan hutan yang disebabkan oleh ulah manusia justru mengalami penurunan yang signifikan, saat ini gangguan terbesar berasal dari daya alam, angin, bencana alam dan lain-lain,” kata Kepala Perum Perhutani Jawa Tengah

“Pada tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan mencapai 800 kali dan diharapkan tahun ini mengalami penurunan. Kawasan perhutani terbakar kurang lebih 3000 Ha dengan kejadian kurang lebih 800 kali kejadian kebaran, mudah-mudahan tahun ini terjadi penurunan yang signifikan,” terangnya

Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menegaskan, berdasarkan Instruksi dari Presiden terkait dengan karhutla, “Aparat harus bertindak tegas, Polri tidak ada toleransi terhadap adanya karhutla. Polri tidak bisa berdiri sendiri untuk menangani masalah tersebut, sehingga nantinya akan dibentuk unit kecil lengkap untuk penanganan karhutla,”

“Maka dari itu Rakor ini juga sekaligus diadakan untuk penandatanganan MoU antara Polda Jateng dan Perum Perhutani terkait dengan karhutla, meskipun memiliki tugas yang berbeda tetapi melalui MoU ini dapat membuat SOP dan juga cara bertindak yang sama agar dapat mencegah dan mengurangi adanya karhutla,” jelas Kapolda Jateng

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan, “Sebetulnya siapa yang memungkinkan menjadi penyebab kebakaran? Kalau dari alam sangat kecil tetapi ulah manusia sendiri. Ini yang harus diantisipasi dan dikontrol.” Kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Dengan adanya rapat koordinasi ini diharapkan Polri bersama Perum Perhutani kedepannya dapat mencegah dan mengurangi adanya kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat terciptanya lingkungan yang sehat, ekosistem yang terjaga dan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya Jawa Tengah dapat menjaga kelestarian hutan bersama dengan Polri, Perum Perhutani dan juga Pemerintah.” pungkas Ganjar.

Editor: GR

Continue Reading

Berita

Pilkada Serentak akan Berlangsung Pada 9 Desember 2020 Harus Memenuhi Dua Hal.

Published

on

By

Jakarta, Jarrakposkalbar.com | Pilkada serentak akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang, dimana harus memenuhi dua hal yaitu.

Pertama, harus berjalan secara demokratis, luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur, adil).

Kedua, di tengah situasi pandemi seperti saat ini, keselamatan dan keamanan dari Covid-19 harus menjadi perhatian utama. Penerapan protokol kesehatan harus diterapkan secara konsisten untuk mencegah munculnya klaster penularan baru saat Pilkada serentak berlangsung.

Selain itu, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini dapat menjadi sebuah momentum baru untuk melahirkan sekaligus menampilkan cara-cara dan terobosan baru dalam pelaksanaan Pilkada, baik dari sisi penyelenggara maupun pesertanya.

Editor: GR

Continue Reading

Berita

PENDERITA COVID-19 TERUS MENINGKAT, SATGAS KOMUNIKASI MENDESAK DIBENTUK

Published

on

By

Jakarta, Jarrakposkalbar.com | Sampai saat ini belum ada tanda-tanda menurunnya penderita Covid-19 di tanah air, sekalipun sudah ada dua orang juru bicara Covid-19 yang diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat mentaati semua protokol kesehatan terkait dengan Covid-19.

Berbagai media massa memuat data penderita Covid-19 cenderung meningkat dari hari-ke hari. Lalu, apa yang kurang dalam penanganan Covid-19 di negeri ini?

Dari aspek medis, penularan Covid-19 terjadi dari manusia ke manusia. Karena itu, peningkatan jumlah penderita Covid-19 tersebut diakibatkan tidak sedikit masyarakat belum memiliki kesadaran memadai dan sikap mendukung serta perilaku mentaati semua protokol kesahatan penanganan Covid-19 secara ketat.

Ketidaktaatan sebagian masyarakat tersebut, baik di zona keramaian maupun di tempat kerja, menurut hemat saya, sebagai bukti bahwa manajemen komunikasi pemerintah penanganan Covid-19 belum tertangani swcara serius karena tidak tereksekusi berkelanjutan, belum tersistematis, dan juga tidak terdefusi masif di tengah masyarakat.

Sepanjang pengelolaan komunikasi seperti yang sedang terjadi saat ini, dengan asumsi belum ditemukan vaksin Covid-19, saya mencoba mengemukakan proposisi bahwa jumlah penderita Covid-19 akan terus bertambah, bukan menurun. Ini sangat berpotensi menjadi ancaman serius bagi negeri ini kedepan.

Untutk itu, saya menyarankan kepada Presiden agar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi yang dipimpin oleh Airlangga Hartoto, sebaiknya tidak hanya terdiri dua satgas tetapi harus menjadi tiga yaitu: (1) Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, (2) Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, dan yang tak kalah pentingnya (3) Satgas Komunikasi dengan tupoksi utamanya menggerakkan kemadirian setiap WNI menghadapi/’bersahabat” dengan Covid-19.

Atau Satgas Komunikasi ini, tidak ada salahnya berada langsung di bawah Presiden. Sebab, di era kehidupan baru (new normal), bidang kerja komunikasi sangat penting dan strategis.

Satgas Komunikasi tersebut membuat strategi komunikasi dan program yang terukur dalam rangka menumbuhkan memelihara kesadaran yang tinggi, menciptakan sikap mendukung dan melakukan semua protokol kesahatan penanganan Covid-19 secara mandiri bagi setisp individu di tengah masyarakat.

Salam,
Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner

Continue Reading

Trending