Aparat Kepolisi Lakukan Penyelidikan Terhadap Abu Janda Terkait Ujaran Kebencian – Jarrak POS
Connect with us

Berita

Aparat Kepolisi Lakukan Penyelidikan Terhadap Abu Janda Terkait Ujaran Kebencian

Published

on

Jakarta, Jarrakposkalbar.com | Kepolisian RI mulai melakukan penyelidikan kasus dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Permadi Arya atau lebih dikenal dengan nama Abu Janda. Penyelidikan perdana ini akan dimulai dengan pemeriksaan saksi oleh Bareskrim Mabes Polri, Kamis, 28 Mei 2020. 

“Ya benar, hari ini ada pemeriksaan perdana untuk laporan ke Abu Janda,” ujar Sekjend Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) Djudju Purwanto. 

Dimana Djudju, selaku kuasa hukum pelapor kasus tersebut, mengatakan sudah menyiapkan beberapa barang bukti dan dua saksi untuk diperiksa. Ia mengatakan pihaknya sudah menunggu hal ini, mengingat laporan kepada Abu Janda sudah dilayangkan sejak beberapa bulan yang lalu. 

“LP-nya si Abu Janda kira-kira (masuk) 3 bulan yang lalu,” kata Djudju. 

Dan perlu diketahui bahwa Abu Janda dimana dilaporkan oleh IKAMI ke Badan Reserse Kriminal Polri pada Selasa, 10 Desember 2019. Saat itu ia dilaporkan karena melontarkan kata-kata yang dianggap ujaran kebencian di media sosial, yakni teroris punya agama dan agamanya adalah Islam.

Selanjutnya Djuju menilai bahwa Abu Janda kerap berulah melakukan ujaran kebencian terhadap agama Islam. Laporan tersebut pun diterima oleh kepolisian dengan nomor STTL/572/XII/2019/BARESKRIM.

Dimana di sisi lain, Djuju melihat banyak laporan dengan kasus serupa jarang digubris oleh kepolisian. Maka dari itu, ia berharap laporannya kali ini bisa segera ditindak. 

“Periksa dan tangkap Abu Janda sehingga memberikan efek jera dan keresahan masyarakat selama ini atas penistaan terhadap agama dan umat Muslim agar tidak terus berlangsung,” pungkas Djuju.

Editor: GR

Wartawan: Effendi

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Rieke Diah Pitaloka Dicopot dari Baleg DPR-RI oleh PDI-P

Published

on

By

Jakarta, Jarrakposkalbar.com | Fraksi PDIP mencopot anggotanya yaitu Rieke Diah Pitaloka dari posisi Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Padahal saat ini, Baleg DPR RI tengah disibukkan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dimana pencopotan Rieke Diah Pitaloka dilakukan setelah Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI telah melakukan pergantian alat kelangkaan dewan (AKD). Rieke Diah Pitaloka pun digantikan oleh koleganya di PDIP yakni M Nurdin. Kendati begitu, Rieke Diah Pitaloka tetap menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Disisi lain dari pembahasan RUU HIP yang tengah menjadi polemik di masyarakat, artikel kali ini akan membahas seputar kekayaan mantan pemeran Oneng dalam sinetron komedi (sitkom) Bajaj Bajuri tersebut.

Dimana berdasarkan Laporan harta kekayaan Penyelengara Negara yang bisa diakses di situs elhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan Rieke Diah Pitaloka mencapai Rp5.566.625.098. Dia melaporkan harta kekayaannya pada 7 Agustus 2019 yang lalu.

Dalam laporan LHKPN tersebut, Rieke Diah Pitaloka tercatat memiliki 10 bidang tanah maupun tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Depok, Garut, dan Bekasi dengan nilai mencapai Rp3.804.594.000.

Ia Rieke juga tercatat memiliki aset berupa dua alat transportasi yaitu mobil Toyota Kijang Inova tahun 2016 senilai Rp250 juta dan Mitsubhisi Pajero Sport tahun 2017 senilai Rp450 juta dengan demikian total harta transportasi Rieke sebesar Rp700 juta.

Rieke Diah Pitaloka juga nampaknya memiliki sejumlah tas branded ternama yang kerap ia kenakan sebagai gaya penampilannya dalam setiap kegiatannya. 

Salah satunya yang tampak pernah dikenakan Rieke Diah Pitaloka adalah tas merek Louis Vuitton (LV) yang biasanya tas dengan brand tersebut diperkirakan dapat dibanderol hingga menyentuh US$55.000 atau setara miliaran rupiah. 

Kemudian dia tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp1.126.800.000 dan tercatat memiliki kas dan setara kas berjumlah R-406.924.494. LHKPN itu juga mencatat Rieke Diah Pitaloka memiliki hutang sebesar Rp471.693.396.

Editor: GR / Effendi

Continue Reading

Berita

4 Fakta Maria Pauline Lumowa Buronan Pembobol Bank BNI Selama 17 Tahun

Published

on

By

Jakarta, Jarrakposkalbar.com | Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membawa kejutan dari kunjungannya ke Serbia. Yahona sukses menyelesaikan proses ekstradisi buronan pembobol Bank BNI sebesar Rp1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa.

“Dengan gembira, saya menyampaikan bahwa kami telah secara resmi menyelesaikan proses handing overatau penyerahan buronan atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia,” kata Yasonna dalam keterangan tertulisnya yang diterima , Kamis (9/7/2020).

Lantas, siapa Maria Pauline Lumowa? Mengapa dia baru berhasil ditangkap sekarang ? Ini ulasan selengkapnya fakta Maria Pauline Lumowa yang buron 17 tahun.

1. Sempat ada pihak yang mencegah proses ekstradisi

Yasonna menjelaskan, keberhasilan menuntaskan proses ekstradisi ini tak lepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik kedua negara. Yasonna melanjutkan, Indonesia dan Serbia memang belum saling terikat perjanjian ekstradisi.

Namun, berkat pendekatan tingkat tinggi dengan para petinggi dan hubungan baik antara kedua negara, permintaan ekstradisi Maria Pauline Lumowa dikabulkan.

“Sempat ada upaya hukum dari Maria Paulina Lumowa untuk melepaskan diri dari proses ekstradisi, juga ada upaya dari salah satu negara Eropa untuk mencegah ekstradisi terwujud,” ujar Yasonna.

2. Ekstradisi tak lepas dari proses timbal balik antar Indonesia dengan Serbia

Menteri kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah ini juga menyebut ekstradisi Maria Pauline Lumowa tak lepas dari asas resiprositas (timbal balik). Sebelumnya, Indonesia sempat mengabulkan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah Nikolo Iliev pada 2015.

“Dalam pertemuan kami, Presiden Serbia Aleksandar Vucic juga kembali menggarisbawahi komitmen tersebut. Proses ekstradisi ini salah satu dari sedikit di dunia yang mendapat perhatian langsung dari kepala negara. Di sisi lain, saya juga sampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Duta Besar Indonesia untuk Serbia, Bapak M. Chandra W Yudha, yang telah bekerja keras untuk mengatur dan memuluskan proses ekstradisi ini,” ucap Yasonna.

3. Begini cara Maria Pauline Lumowa membobol bank BNI

Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro atau setara dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs pada saat itu.

Uang itu dikucurkan kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu. Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari ‘orang dalam’ karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd, Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd, dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.

Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai menyelidiki dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri. Akan tetapi, Maria sudah lebih dulu terbang ke Singapura pada September 2003, alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri.

Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958 tersebut belakangan diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura. Pemerintah Indonesia sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda, yakni pada 2010 dan 2014, karena Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979.

Namun, kedua permintaan itu direspons dengan penolakan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda yang malah memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda. Upaya penegakan hukum lantas memasuki babak baru saat Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, pada 16 Juli 2019.

4. Maria buron sejak tahun 2003

Yasonna megungkapkan, penangkapan itu dilakukan berdasarkan red notice Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember 2003. Pemerintah bereaksi cepat dengan menerbitkan surat permintaan penahanan sementara, yang ditindaklanjuti dengan permintaan ekstradisi melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.

“Dengan selesainya proses ekstradisi ini, berarti berakhir pula perjalanan panjang 17 tahun upaya pengejaran terhadap buronan bernama Maria Pauline Lumowa. Ekstradisi ini sekaligus menunjukkan komitmen kehadiran negara dalam upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia,” ungkap Yasonna.

Editor: GR

Sumber: IDN

Continue Reading

Berita

Diakui Sri Mulyani Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Bikin Heboh

Published

on

By

Jakarta, Jarrakposkalbar.com | Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara mengenai redenominasi Rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, rencana redenominasi Rupiah memang banyak menghebohkan masyarakat. Sebab redenominasi Rupiah ini berdasarkan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah, di mana kebijakan tersebut masuk dalam rencana strategi (renstra) Kemenkeu lima tahun ke depan.

“Jadi saya juga paham kenapa Anda semua heboh, Anda semua melihatnya hari ini sama seperti itu. Tapi kan kita juga tetep kasih perencanaan dan harus,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Sri Mulyani menjelaskan, rencana itu memang sudah diminta oleh Bank Indonesia. Namun, pihaknya belum bisa mengutamakan rencana pemangkasan nominal pada mata uang Rupiah.

“Itu selalu di dalam Prolegnas selama ini seperti yang dimintakan oleh BI ada. Jadi sekarang kita covid dulu lah. Itu kan jangka menengah,” katanya.

Sri Mulyani menambahkan akan selalu memberikan informasi mengenai rencana Kementerian Keuangan kepada anggota dewan. Adapun mengenai redominasi rupiah yang akan masuk dalam jangka menengah.

“Kan kita harus selalu mengupdate kepada DPR utk menyampaikan apa-apa yang disebut perencanaan legislasi dari jangka menengahnya,” katanya.

Editor: GR

Sumber: Okezone

Continue Reading

Trending