Uncategorized

Pembunuhan karakter oleh ICW

Jarrakposkalbar.com | Indonesia dan banyak negara di dunia kini sedang gencar melawan wabah virus corona.Virus yang kini berstatus pandemi tersebut telah menjadi momok yang belum bisa dituntaskan. Hal itupun membuat banyak negara termasuk Indonesia merancang berbagai skenario untuk mencegah dan menangani persebaran virus tersebut.

Tujuannya adalah agar tak ada lebih banyak lagi yang terinfeksi hingga menelan korban jiwa. Belum lama ini ada usulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), sebagai salah satu cara mencegah persebaran virus corona di dalam rumah tahanan ataupun lembaga permasyarakatanHal tersebut sebagai upaya merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Usulan itu mengenai beberapa narapidana (napi) dengan syarat tertentu akan dibebaskan demi mencegah persebaran covid-19 di area Lapas atau Rutan. Protes pun membanjiri atas usulan yang diungkap oleh salah satu menteri dari Kabinet Indonesia Maju tersebut.

Peneliti ICW,Kurnia Ramadhana mengatakan adanya kemungkinan sejumlah napi korupsi bisa bebas dari penjara. Nama-nama napi korupsi tersebut mencuat lantaran usulan dari Yasonna terdapat salah satu syarat bagi napi yang bisa bebas dari penjara adalah berusia di atas 60 tahun.
“Sangat disayangkan apa yang disampaikan ICW. Ini bertentangan dengan praduga tak bersalah, ini character assasination (pembunuhan karakter),”

Dalam pra syarat umur, ICW merilis 22 daftar terpidana kasus korupsi yang berpeluang bebas. Namun, menurut Kurnia, 22 nama terpidana korupsi baru sebagian dari seluruh napi yang berpotensi bebas karena ICW hanya mencatat para terpidana yang tergolong “high-profile”.
Sehingga Pembebasan napi koruptor dari wajib pendidikan dan menginap Di Lapas, menjadi bahan ledekan ICW dengan teori ngawur dan asal ngomong yang penting bisa bersuara keras.

ICW menggunakan contoh SN , OC, AM, RM dan lain lain bisa bebas, ya semua bisa bebas yang memenuhi aturan. SN baru saja masuk dan masih jauh dari 2/3 hukuman, jelas tidak memenuhi kriteria pembebasan yang diwacanakan oleh Menkumham.

Mantan pengacara OC Kaligis pun ikut masuk dalam dafta napi yang dibebaskan. Tak hanya Setya Novanto saja yang disoroti akan masuk daftar napi korupsi yang dibebaskan, salah satu pengacara kondang pun tak luput dalam daftar. Otto Cornelis Kaligis atau yang dikenal dengan OC Kaligis pria kelahiran Ujung Pandang Sulawesi Selatan, 19 Juni 1942, dikenal sebagai pengacara senior dan telah memiliki pengalaman dalam beragam kasus. Siapa yang tak tahu kiprah pria sepuh ini. Sayang, Pada 14 Juli 2018, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan tersebut terkait kasus dugaan suap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan, Sumatera Utara.

Pada tanggal 5 April 2020, pengacara senior ini, mengirim sebuah surat terbuka dari balik jeruji kepanikan Lapas Sukamiskin untuk mengirim Surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo Dan Wakil Presiden Bapak Ma’ruf Amin. Mengenai Pembunuhan Karakter oleh ICW. Adapun surat lengkap seperti yang diterima redaksi Jarrakposkalbar.com

Sukamiskin Senin 5 April 2020.

Surat terbuka untuk Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati Bapak Presiden Ir.Joko Widodo Dan Wakil Presiden Bapak Ma’ruf Amin. Surat terbuka ini juga saya alamatkan kepada journalist pemerhati kebenaran dan kemanusiaan menghadapi tragedies dunia, tragedi Wabah Pandemik Corona Dan kpd. Para Pimpinan KPK.

Bapak Presiden Dan wakil Presiden Yang saya hormati.

Advokat dan sebagai akedemisi saya Otto Cornelis Kaligis adalah praktisi yang mempraktekkan Praperadilan berdasarkan KUHAP, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981. I. KUHAP dinvatakan sebagai Karva Agung. menghapuskan dualisme Hukum Acara yang berlaku bagi golongan bangsa Eropah di era kolonial dengan Bumi Putera.

  1. Mengapa Karya Agung? Karena menetapkan Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan perlakuan persamaan didepan Hukum bagi setiap pencari keadilan.
  2. Indonesia bukan Negara Kekuasaan. .KUHAP yang berdasarkan Panca Sila dan Konstitusi menganut azas Presumption of Innocent , Azas Praduga Tak bersalah, bukan Presumption of Guilt. Atas dasar azas Kemanusiaan yang beradab istilah Penjara diganti dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan dengan kewajiban membina warga binaan untuk kembali hidup bermasyarakat sebagai manusia yang baik. HIR Hukum acara pidana Hindia Belanda untuk Indonesia mengedepankan pemidanaan balas dendam yang mengakibatkan efek jera.
  3. Konstitusi mengatur Indonesia adalah Negara Hukum. Pasal I (3) Konstitusi dengan jelas mengatur. hal tersebut. Artinya. Setiap warga Negara dijamin kedudukan persamaan didepan Hukum (legal protection) dan pelaksanaannya yang merata (legal enforcement). KUHAP tidak mengenal diskriminasi perlakuan.lni sesuai dengan konvensi konvensi serta kovenan2 yang diakui PBB dimana Indonesia juga sebagai salah satu anggotanya. Sumpah Presiden dan wakil Presiden diatur di Pasal 9 Konstitusi yang mengharuskan presiden dan wakilnya mentaati Undang undang
  4. Pasca pelaksanaan Undang Undang Tipikor Undang2 nomor 20 tahun 2001. Undang Undang inipun memakai KUHAP sebagai Hukum acaranya. Tetapi Apakah azas praduga tak bersalah dilaksanakan oleh penegak keadilan Khususnya ICW, LSM yang selalu melindungi oknum oknum korup KPK sebelum pimpinan Firli Bahuri dan kawan kawan ?
    Kenyataannya. ICW melakukan pembunuhan karakter terhadap tersangka Korupsi mulai dari penyelidikan sampai pada Putusan in kracht. Contohnya Kasus Miranda Gultom, Kasus Sofyan Basir, Johannes KotjO Jero Wacik’ Surya Dharma Ali dan banyak Kasus Kasus Iainnya. Termasuk membunuh karakter saudara warga binaan Emel yang telah lama meninggal dunia di Lapas Sukamiskin. Lmel termasuk almarhum yang tidak layak dibebaskan versi ICW.
  5. Seandainya Presiden SBY tidak mendeponer Kasus Korupsi Bibit-Chandra Hamzah, pasti publik mengetahui dari keterangan saksi dan ahli di Pengadilan dalam perkara Korupsi itu, betapa korup nya oknum oknum KPK disaat itu. Temuan Pansus DPR terhadap KPK juga menemukan KPK yang korup penuh kroninya. dengan Padahal kejahatan Semboyan jabatan. SBY Hal pada yang waktu tak pernah itu adalah:akan diungkap oleh ICW dan bantuan nya tidak pernah diaudit BPK, sehingga menjadi tidak jelas apakah ICW wajib pajak bebas pajak atau LSM penggelap Pajak yang harus dibayarnya ke Pemerintah.
  6. Ketika tersangka pidana Bambang Widjojanto dibayar Negara di DKI atau tersangka Chandra Hamzah juga dibayar Negara sebagai Komut BTN, ICW dan LSM Pendukung mengabaikan Fakta Hukum ini, dan mereka tidak melakukan pembunuhan karakter terhadap mereka. Padahal kalau sampai perkara pidana mereka ke Pengadilan, pasti mereka pun telah dipenjara.
  7. Sava melihat di Medsos gambaran Abraham Samad yang bersatu datam selimut diranjang bersamaan dengan nona Feryani Lim. Seandainya tersangka korupsi lainnya mengalami hal yang sama, pasti kemesraan sedemikian diberitakan secara nasional. Praktek Pembunuhan Karakter di mulai dari penyelidikan sampai kepada Putusan Pengadilan. Padahal Hukum acara Hindia Belanda mengatur bahwa untuk masalah masalah hubungan pribadi, sidang nya harus dilakukan secara tertutup, demi melindungi privacy perempuan yang bersangkutan, yang masih punya masa depan bila menikah. Sayangnya ICW, KPK mengabaikan hal tersebut. Bahkan pembunuhan karakter oleh ICW masih terus dilakukan ketika kami para tahanan warga binaan, menghadapi masa masa sulit kami di Lapas. Kami yang biasa sibuk berkarya diluar Lapas .
    IO. Terhadap penggiringan opini publik agar publik Ikut ikutan turut menghukum dan membunuh karakter kami, terpidana koruptor, agar tidak diberikan pembebasan, ICW secara terus menerus melakukan kampanye melawan kami dengan memberi kami label ” Koruptor Kakap”
  8. Menurut Putusan MK nomor 33/PUU-XlV/2016, setelah Putusan in kracht Upaya Hukum termasuk pembunuhan karakter sudah harus diberhentikan. Apakah para tersangka yang telah divonis in kracht harus terus menerus divonis melalui pembunuhan karakter, tanpa selesai?
  9. Ketika dunia ramai ramai membebaskan tahanan, Kebijakaan Pemerintah dinegara bersangkutan diikuti oleh LSM LSM dan Rakyat pada Umumnya. Sebabnya. Kebijakan Pemerintah dilakukan atas Dasar Kemanusiaan tanpa perlu diperdebatkan.
  10. Masihkah ICW Dan para LSM yang Ikut membunuh karakter Kami, yang Ikut terus terus menerus menghukum Kami, sadar bahwa Dasar Panca Sila adalah Kemanusiaan yang beradab dan berperi Kemanusiaan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa?
  11. Saya sebagai warga binaan vang dicap ” Koruptor Kakap” untuk uang THR Sejumlah 5000 dollar Singapura yang dilakukan Oleh Advokat kantor saya, sebagai orang beragama hanya dapat mendoakan ICW , LSM Dan Medsos Pendukung, Semoga keluarga anda selamat dari ancaman pandemik Corona. Semoga tidak ada keluarga anda vang mati karena Corona. Mungkin kalau keluarga anda ada vang mati karena Corona, baru pada Saat itu anda bertobat untuk tidak melakukan pembunuhan karakter terhadap Kami.
    Demikianlah Surat terbuka Otto Cornelis Kaligis, untuk diketahui Masyarakat pencinta

Hormat saya

Prof. Otto Cornelis Kaligis warga binaan Sukamiskin Bandung usia umur 78 tahun sudah 5 tahun dipenjara

Editor: GR

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close