Berita

Akan Menjadi Kuburan Masal Lapas Dan Rutan Akibat Virus Corona

JAKARTA , Jarrakposkalbar.com – Sejumlah kalangan kembali meminta wakil rakyat di Senayan untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan menjadi Undang-undang (UU). Pasalnya, di tengah mewabahnya Covid-19, bukan tidak mungkin penjara yang kelebihan penghuni akan menjadi kuburan massal pagi para narapidana.


Desakan kepada DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan menjadi Undang-undang (UU) kembali berhembus. Terlebih pada saat ini, Indonesia tengah menghadapi Wabah Virus Corona. dan tak menutup kemungkinan Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) akan menjadi tempat untuk menyebarnya virus tersebut.


Pemerintah harus segera mengambil keputusan dengan mengesahkan RUU Pas dan Hapuskan PP 99 mengingat jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (lapas) maupun Rumah Tahanan (rutan), semakin tak terbendung. Salah satu contoh, di Rutan Cipinang yang seharusnya hanya dihuni 1.000 orang, saat ini mencapai 4.000 orang. Akibatnya, instruksi pemerintah untuk tak membuat kerumunan pastinya tak bisa dilakukan karena sesaknya orang.

Dengan banyaknya penghuni dan virus Corona yang semakin mewabah, bukan tidak mungkin virus yang menakutkan itu jika masuk kedalamnya, akan membuat panik penghuni yang ada. Bahkan, bila tak segera ditangani, tempat itu akan menjadi kuburan massal bila ada satu narapidana yang terjangkit Covid-19. Didalam lapas atau rutan sudah merupakan momok dari datangnya berbagai macam penyakit karena penuhnya penghuni yang tidak sebanding dengan tempat yang ada,dilapas atau rutan sendiri keterbatasan akan fasilitas yang mendukung untuk pencegahan wabah bila hal tersbut terjadi.

Proses membendung penyebaran penyakit menular ini tentunya harus didukung sarana dan prasarana, dari ruangan kesehatan, peralatan, obat-obatan dan tenaga kesehatan yang professional di bidangnya untuk membantu memulihkan atau menyembuhkan narapidana sehingga tidak memberikan dampak terhadap narapidana/tahanan lainnya. 

Dilihat dari fasilitas air bersih, sanitasi, ventilasi serta jumlah narapidana/tahanan yang melebihi kapasitasnya didalam satu ruangan yang dapat dikatakan masih jauh dibawah standar, lapas/rutan di Indonesia dapat dikatakan dalam kategori yang belum baik, kategori belum baik ini akan menjadi tempat yang rentan dalam penyebaran penyakit menular yang sebelumnya sudah diderita oleh narapidana/tahanan.

Menurut Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah yang meminta anggota DPR untuk segera bertindak. Gerak cepat dengan mengesahkan UU dinilai bisa menyelamatkan ribuan narapidana yang ada di dalam lapas dan rutan. “Mau tidak mau RUU pemasyarakatan harus segera disahkan, dan justru ini harus menjadi prioritas dan mendesak. Karena dengan adanya UU itu nantinya akan mencabut PP No.99,” katanya, Kamis (26/3/2020)

Dengan mewabahnya virus Corona, lanjut Trubus, hal itu diharapkan bisa menjadi pelajaran untuk menangani lapas yang ada di Indonesia. Pasalnya, dulu kita tak menduga kalau ada Corona penumpukan napi pastinya akan terus terjadi. “Karena penghentian kunjungan keluarga napi belum efektif, bukan tidak mungkin Corona bisa saja masuk kedalam lapas,” ucapnya.

Trubus menambahkan, selain pengesahan RUU itu juga akan menjadi entry point untuk pembenahan lapas, untuk payung hukum, perangkat, dan teknologi. Apalagi sekarang masalah teknologi belum diperbaharui, sistem informasi juga diperbaharui. “Belum lagi perilaku napi itu sendiri, karena napi narkoba, koruptor dan kriminal selalu membuat masalah,” ujarnya.

Sejumlah kalangan kembali meminta wakil rakyat di Senayan untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan menjadi Undang-undang (UU). Pasalnya, ditengah mewabahnya covid 19, bukan tidak mungkin penjara yang kelebihan penghuni akan menjadi kuburan massal pagi para narapidana.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah yang meminta anggota DPR untuk segera bertindak. Gerak cepat dengan mengesahkan UU dinilai bisa menyelamatkan ribuan narapidana yang ada di dalam lapas dan rutan.

“Mau tidak mau RUU pemasyarakatan harus segera disahkan, dan justru ini harus menjadi prioritas dan mendesak. Karena dengan adanya UU itu nantinya akan mencabut PP No.99,” katanya, Kamis (26/3).

Dikatakan Trubus, masalah RUU Pemasyarakatan ini sudah mendesak semua untuk segera di sahkan. Dan hal ini bukan hanya masalah over kapasitas, namun masalah lain seperti kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional.

“Dan rasio antara yang diawasi dan yang mengawasi tidak sesuai, makanya undang-undang itu sangat diperlukan,” tegasnya.
Dengan disahkannya undang-undang tersebut, lanjut Trubus, juga berpengaruh terhadap pencegahan atas covid 19. Pasalnya, instruksi terkait sosial distance sama sekali tak berjalan di lapas maupun di rutan.

“Kebijakan sosial distance tidak akan berjalan baik, karena di dalam lapas bila diberi jarak satu atau dua meter itu tempatnya juga tak akan cukup, mau ditaruh dimana,” ujarnya.

Dengan mewabahnya virus Corona, lanjut Trubus, hal itu diharapkan bisa menjadi pelajaran untuk menangani lapas yang ada di Indonesia. Pasalnya, dulu kita tak menduga kalau ada Corona penumpukan napi pastinya akan terus terjadi.

Trubus menjelaskan Sebagaimana contoh, Rutan Cipinang yang seharusnya hanya dihuni 1000 orang, saat ini mencapai 4.000 orang. Akibatnya, instruksi pemerintah untuk tak membuat kerumunan pastinya tak bisa dilakukan karena sesaknya orang.


“Apa lagi Karena penghentian kunjungan keluarga napi belum efektif, bukan tidak mungkin Corona bisa saja masuk ke dalam lapas. Kondisi tersebut akan membuat panik penghuni yang ada,” ungkap Trubus.

Trubus menambahkan, selain pengesahan RUU itu juga akan menjadi entry point untuk pembenahan lapas, untuk payung hukum, perangkat, dan teknologi. Apalagi sekarang masalah teknologi belum diperbaharui, sistem informasi juga diperbaharui.

“Belum lagi perilaku napi itu sendiri, karena napi narkoba, koruptor dan kriminal selalu membuat masalah,” pungkasnya. 
Menurut Trubus, masalah RUU Pemasyarakatan ini sudah mendesak semua untuk segera disahkan. Dan hal ini bukan hanya masalah over kapasitas, namun masalah lain seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional kekurangan. “Dan rasio antara yang diawasi dan yang mengawasi tidak sesuai, makanya undang-undang itu sangat diperlukan,” tegasnya.


Dengan disahkannya undang-undang, Trubus juga mengaku hal itu berpengaruh terhadap pencegahan atas Covid-19. Pasalnya, instruksi terkait sosial distancing maupun physical distancing sama sekali tak berjalan di lapas maupun di rutan.
“Kebijakan sosial distance tidak akan berjalan baik, karena di dalam lapas bila diberi jarak satu atau dua meter itu tempatnya juga tak akan cukup, mau ditaruh di mana?” ujarnya.

Dengan mewabahnya virus Corona, lanjut Trubus, hal itu diharapkan bisa menjadi pelajaran untuk menangani lapas yang ada di Indonesia. Pasalnya, dulu kita tak menduga kalau ada Corona penumpukan napi pastinya akan terus terjadi. “Karena penghentian kunjungan keluarga napi belum efektif, bukan tidak mungkin Corona bisa saja masuk kedalam lapas,” ungkapnya.

Trubus menambahkan, selain pengesahan RUU itu juga akan menjadi entry point untuk pembenahan lapas, untuk payung hukum, perangkat, dan teknologi. Apalagi sekarang masalah teknologi belum diperbaharui, sistem informasi juga diperbaharui. “Belum lagi perilaku napi itu sendiri, karena napi narkoba, koruptor dan kriminal selalu membuat masalah,” pungkasnya.

Sumber: jhon kelly nahadin
Editor: Effendi | GR

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close