Mahfud MD Sebut Polri dan Kejaksaan Bisa Lebih Baik dari KPK, Ini Syaratnya – Jarrak POS
Connect with us

Berita

Mahfud MD Sebut Polri dan Kejaksaan Bisa Lebih Baik dari KPK, Ini Syaratnya

Published

on


JAKARTA – JARRAKPOSKALBAR.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan bahwa Polri dan Kejaksaan sebenarnya bisa lebih baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini jika seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki dua institusi tersebut bisa dimanfaatkan secara profesional.

“Sebenarnya sih lembaga penegak hukum yang ada sekarang, Polri, Kejaksaan, itu bisa sehebat atau lebih hebat dari KPK,” kata Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, (01/11/2019).

Menurut Mahfud MD, itu bisa terwujud jika seluruh sumber daya dan potensi lain yang ada di keduanya, termasuk struktur organisasi sampai ke tingkat daerah, dimanfaatkan secara profesional.

Mahfud menegaskan ke depan dirinya akan mengupayakan agar penegakan hukum berpengaruh positif terhadap para investor.

“Nah itulah yang nanti akan kita kerjakan dari sini untuk iklim investasi, suatu penegakkan hukum yang memberi harapan kepada pelaku pasar. Kedua, tentu kan keamanan-keamanan itu, langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk melakukan deradikalisasi,” ujar Mahfud MD.

Sementara, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua ini diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi. Apalagi saat ini selain Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga membentuk kementerian yang fokus untuk urusan investasi, yakni Kemenko Maritim dan Investasi.

Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Agung Pambudi, meskipun dalam lima tahun terakhir kinerja investasi cukup positif. Namun, masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan mencakup peningkatan iklim investasi.

Bahkan, ditegaskan Agung hal yang sangat fundamental adalah Free Trade Agreement (FTA) antara Indonesia dan AS, serta Indonesia dan Eropa untuk mendapatkan insentif tarif.



Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Polda Jawa Tengah Dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Tandatangani Keputusan Bersama Pengamanan dan Pengendalian Karhutla

Published

on

By

Semarang, Jarrakposkalbar.com – Polda Jawa Tengah bersama Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah laksanakan Rapat Koordinasi dan tandatangani Keputusan Bersama terkait pengamanan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Jawa Tengah pada musim kemarau Tahun 2020 ini.

Penandatanganan keputusan bersama antara Kapolda Jawa Tengah dengan Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah diselenggarakan di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, pada Rabu (05/08/2020) pukul 08.00 WIB.

Hadir pada Rapat Koordnasi (Rakor) tersebut anara lain: Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi, Wakapolda Jateng Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji, Kepala Perum Perhutani Jawa Tengah Endung Trihartaka, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kodam IV/Diponegoro diwakili Asops Kodam IV/Diponegoro, Kepala BPBD Prov Jateng, Kadin Lingkungan Hidup Prov Jateng, Kepala SAR Prov Jateng, Kepala BPPIHKL Prov Jateng, Para PJU Perum Perhutani Divreg Jateng, Para Pejabat Utama Polda Jateng, Kapolres/ta/tabes Satwil Jajaran Polda Jateng dan Kabagops Polres/ta/tabes Satwil Jajaran Polda Jateng.

Kepala Perum Perhutani Jawa Tengah Endung Trihartaka menyampaikan, Polda Jateng bersama Perum Perhutani dan Pemprov Jateng berusaha mencegah dan mengurangi adanya karhutla ini dengan melakukan perlindungan hutan yang terdiri dari perlindungan korosi karhutla dan juga perlindungan dari ulah manusia.

“Dalam dua tahun terakhir gangguan keamanan hutan yang disebabkan oleh ulah manusia justru mengalami penurunan yang signifikan, saat ini gangguan terbesar berasal dari daya alam, angin, bencana alam dan lain-lain,” kata Kepala Perum Perhutani Jawa Tengah

“Pada tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan mencapai 800 kali dan diharapkan tahun ini mengalami penurunan. Kawasan perhutani terbakar kurang lebih 3000 Ha dengan kejadian kurang lebih 800 kali kejadian kebaran, mudah-mudahan tahun ini terjadi penurunan yang signifikan,” terangnya

Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menegaskan, berdasarkan Instruksi dari Presiden terkait dengan karhutla, “Aparat harus bertindak tegas, Polri tidak ada toleransi terhadap adanya karhutla. Polri tidak bisa berdiri sendiri untuk menangani masalah tersebut, sehingga nantinya akan dibentuk unit kecil lengkap untuk penanganan karhutla,”

“Maka dari itu Rakor ini juga sekaligus diadakan untuk penandatanganan MoU antara Polda Jateng dan Perum Perhutani terkait dengan karhutla, meskipun memiliki tugas yang berbeda tetapi melalui MoU ini dapat membuat SOP dan juga cara bertindak yang sama agar dapat mencegah dan mengurangi adanya karhutla,” jelas Kapolda Jateng

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan, “Sebetulnya siapa yang memungkinkan menjadi penyebab kebakaran? Kalau dari alam sangat kecil tetapi ulah manusia sendiri. Ini yang harus diantisipasi dan dikontrol.” Kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Dengan adanya rapat koordinasi ini diharapkan Polri bersama Perum Perhutani kedepannya dapat mencegah dan mengurangi adanya kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat terciptanya lingkungan yang sehat, ekosistem yang terjaga dan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya Jawa Tengah dapat menjaga kelestarian hutan bersama dengan Polri, Perum Perhutani dan juga Pemerintah.” pungkas Ganjar.

Editor: GR

Continue Reading

Berita

Pilkada Serentak akan Berlangsung Pada 9 Desember 2020 Harus Memenuhi Dua Hal.

Published

on

By

Jakarta, Jarrakposkalbar.com | Pilkada serentak akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang, dimana harus memenuhi dua hal yaitu.

Pertama, harus berjalan secara demokratis, luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur, adil).

Kedua, di tengah situasi pandemi seperti saat ini, keselamatan dan keamanan dari Covid-19 harus menjadi perhatian utama. Penerapan protokol kesehatan harus diterapkan secara konsisten untuk mencegah munculnya klaster penularan baru saat Pilkada serentak berlangsung.

Selain itu, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini dapat menjadi sebuah momentum baru untuk melahirkan sekaligus menampilkan cara-cara dan terobosan baru dalam pelaksanaan Pilkada, baik dari sisi penyelenggara maupun pesertanya.

Editor: GR

Continue Reading

Berita

PENDERITA COVID-19 TERUS MENINGKAT, SATGAS KOMUNIKASI MENDESAK DIBENTUK

Published

on

By

Jakarta, Jarrakposkalbar.com | Sampai saat ini belum ada tanda-tanda menurunnya penderita Covid-19 di tanah air, sekalipun sudah ada dua orang juru bicara Covid-19 yang diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat mentaati semua protokol kesehatan terkait dengan Covid-19.

Berbagai media massa memuat data penderita Covid-19 cenderung meningkat dari hari-ke hari. Lalu, apa yang kurang dalam penanganan Covid-19 di negeri ini?

Dari aspek medis, penularan Covid-19 terjadi dari manusia ke manusia. Karena itu, peningkatan jumlah penderita Covid-19 tersebut diakibatkan tidak sedikit masyarakat belum memiliki kesadaran memadai dan sikap mendukung serta perilaku mentaati semua protokol kesahatan penanganan Covid-19 secara ketat.

Ketidaktaatan sebagian masyarakat tersebut, baik di zona keramaian maupun di tempat kerja, menurut hemat saya, sebagai bukti bahwa manajemen komunikasi pemerintah penanganan Covid-19 belum tertangani swcara serius karena tidak tereksekusi berkelanjutan, belum tersistematis, dan juga tidak terdefusi masif di tengah masyarakat.

Sepanjang pengelolaan komunikasi seperti yang sedang terjadi saat ini, dengan asumsi belum ditemukan vaksin Covid-19, saya mencoba mengemukakan proposisi bahwa jumlah penderita Covid-19 akan terus bertambah, bukan menurun. Ini sangat berpotensi menjadi ancaman serius bagi negeri ini kedepan.

Untutk itu, saya menyarankan kepada Presiden agar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi yang dipimpin oleh Airlangga Hartoto, sebaiknya tidak hanya terdiri dua satgas tetapi harus menjadi tiga yaitu: (1) Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, (2) Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, dan yang tak kalah pentingnya (3) Satgas Komunikasi dengan tupoksi utamanya menggerakkan kemadirian setiap WNI menghadapi/’bersahabat” dengan Covid-19.

Atau Satgas Komunikasi ini, tidak ada salahnya berada langsung di bawah Presiden. Sebab, di era kehidupan baru (new normal), bidang kerja komunikasi sangat penting dan strategis.

Satgas Komunikasi tersebut membuat strategi komunikasi dan program yang terukur dalam rangka menumbuhkan memelihara kesadaran yang tinggi, menciptakan sikap mendukung dan melakukan semua protokol kesahatan penanganan Covid-19 secara mandiri bagi setisp individu di tengah masyarakat.

Salam,
Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner

Continue Reading

Trending